Ad space available
Kampanye "QuitGPT" Meluas: Ribuan Pengguna Batalkan Langganan ChatGPT Plus
Gerakan QuitGPT mengajak pengguna membatalkan langganan ChatGPT sebagai bentuk protes atas keterlibatan politik OpenAI dan penggunaan teknologi oleh ICE. Selain isu politik, penurunan kualitas pada model GPT-5.2 turut memicu boikot massal ini.

Kampanye "QuitGPT" Meluas: Ribuan Pengguna Batalkan Langganan ChatGPT Plus
SAN FRANCISCO, (10 Februari 2026)
- Kampanye QuitGPT muncul sebagai reaksi atas donasi besar Presiden OpenAI, Greg Brockman, ke super PAC pendukung Donald Trump.
- Penggunaan ChatGPT-4 oleh US Immigration and Customs Enforcement (ICE) memicu kemarahan aktivis terkait isu hak asasi manusia.
- Selain motif politik, pengguna juga mengeluhkan penurunan kualitas performa pada model AI terbaru, GPT-5.2.
Melansir laporan dari MIT Technology Review, sebuah gerakan akar rumput bernama "QuitGPT" kini tengah mendesak para pengguna untuk membatalkan langganan ChatGPT Plus mereka. Kampanye ini mencuat menyusul laporan mengenai kontribusi finansial yang signifikan dari petinggi OpenAI ke ranah politik Amerika Serikat serta penggunaan teknologi tersebut oleh lembaga pemerintah yang kontroversial.
Salah satu pemicu utama boikot ini adalah data dari Federal Election Commission yang menunjukkan bahwa Presiden OpenAI, Greg Brockman, beserta istrinya masing-masing menyumbangkan $12,5 juta ke MAGA Inc., sebuah super PAC yang mendukung Presiden Donald Trump. Selain itu, dokumen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengungkapkan bahwa US Immigration and Customs Enforcement (ICE) menggunakan alat penyaringan résumé yang didukung oleh ChatGPT-4.
Kekecewaan Terhadap Performa GPT-5.2
Tidak hanya faktor politik, kampanye ini juga didorong oleh ketidakpuasan teknis. Banyak pengguna di platform Reddit mengeluhkan performa GPT-5.2, model terbaru dari OpenAI, yang dianggap mengalami penurunan kualitas dalam kemampuan koding serta cenderung memberikan jawaban yang terlalu bertele-tele dan menjilat.
"Itu adalah tetes terakhir yang meruntuhkan kesabaran saya," ujar Alfred Stephen, seorang pengembang perangkat lunak lepas di Singapura yang memutuskan berhenti berlangganan ChatGPT Plus seharga $20 per bulan. Saat membatalkan layanannya, ia menuliskan pesan tegas dalam survei OpenAI: "Jangan dukung rezim fasis."
Gerakan Global dan Dampak Industri
Hingga Desember 2025, ChatGPT tercatat memiliki hampir 900 juta pengguna aktif mingguan. Meski belum jelas berapa total pengguna yang telah benar-benar berhenti, situs QuitGPT mengeklaim lebih dari 17.000 orang telah menandatangani komitmen untuk berhenti menggunakan layanan tersebut. Kampanye serupa bertajuk "Resist and Unsubscribe" yang diinisiasi oleh Scott Galloway, profesor pemasaran dari NYU, juga menyerukan boikot massal terhadap platform Big Tech sepanjang bulan Februari.
Para aktivis, termasuk Simon Rosenblum-Larson, menyatakan bahwa tujuan utama gerakan ini adalah menarik dukungan finansial dari pilar-pilar yang menyokong administrasi pemerintah yang dianggap otoriter. Selain OpenAI, perusahaan teknologi besar lainnya kini juga berada di bawah pengawasan ketat terkait kontrak kerja sama dengan ICE menyusul insiden penembakan fatal oleh agen agensi tersebut di Minneapolis.
Dampak bagi Indonesia
Bagi pengguna di Indonesia, kampanye boikot ini memberikan beberapa poin refleksi penting:
- Biaya Langganan: Biaya ChatGPT Plus sebesar $20 per bulan setara dengan kurang lebih Rp315.000 (asumsi kurs Rp15.750). Bagi banyak profesional dan pengembang di Indonesia, biaya ini cukup signifikan. Penurunan performa pada model LLM seperti GPT-5.2 dapat mendorong migrasi ke alternatif lain seperti Claude (Anthropic) atau model Open Source yang lebih efisien.
- Etika AI: Kesadaran mengenai bagaimana data dan uang langganan pengguna digunakan untuk tujuan politik global mulai menjadi pertimbangan bagi komunitas tech di Indonesia. Hal ini mencerminkan tren global di mana pengguna semakin selektif terhadap nilai-nilai perusahaan penyedia layanan Generative AI.
- Keamanan Data dan Privasi: Penggunaan ChatGPT-4 oleh instansi pemerintah asing (ICE) memicu diskusi baru di kalangan praktisi Cybersecurity lokal mengenai sejauh mana data pengguna bisa diakses atau dioptimalkan untuk kepentingan birokrasi dan pengawasan.
Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.
Ad space available
Ditulis oleh
Tim Rekayasa AI
Kontributor Rekayasa AI yang passionate tentang teknologi AI dan dampaknya di Indonesia.


