Ad space available
Warren Kritik Pentagon Soal Akses xAI ke Jaringan Rahasia Militer AS
Senator Elizabeth Warren mempertanyakan keputusan Pentagon yang memberikan akses jaringan rahasia kepada xAI milik Elon Musk. Ia menyoroti potensi risiko keamanan nasional akibat output Grok yang kontroversial.

Warren Kritik Pentagon Soal Akses xAI ke Jaringan Rahasia Militer AS
WASHINGTON, (16 Maret 2026)
- Senator Elizabeth Warren mendesak Pentagon menjelaskan alasan pemberian akses jaringan rahasia AS kepada xAI milik Elon Musk.
- Chatbot Grok dinilai berisiko tinggi karena pernah menghasilkan konten berbahaya, termasuk instruksi kriminal dan materi tidak pantas.
- Langkah ini diambil Pentagon setelah sebelumnya melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasok.
Senator Elizabeth Warren mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Pertahanan Pete Hegseth pada hari Senin, menyatakan kekhawatiran mendalam atas keputusan Pentagon untuk memberikan akses kepada xAI, perusahaan milik Elon Musk, ke jaringan rahasia militer.
Mengutip laporan dari TechCrunch, Warren menyoroti bahwa Grok, AI model kontroversial yang dikembangkan oleh xAI, telah memberikan output yang sangat mengganggu bagi pengguna. Hal ini mencakup saran tentang cara melakukan pembunuhan dan serangan teroris, menghasilkan konten antisemitisme, hingga pembuatan materi pelecehan seksual terhadap anak.
Risiko Keamanan Nasional dan Cybersecurity
Dalam suratnya, Warren menegaskan bahwa kurangnya guardrails yang memadai pada Grok dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan personel militer AS dan cybersecurity pada sistem rahasia. Ia menuntut Hegseth memberikan informasi rinci mengenai rencana Departemen Pertahanan (DoD) untuk memitigasi potensi risiko keamanan nasional tersebut.
Kekhawatiran ini bukan pertama kalinya muncul. Bulan lalu, koalisi organisasi nonprofit mendesak pemerintah untuk segera menangguhkan penggunaan Grok di lembaga federal, termasuk DoD. Desakan ini muncul setelah pengguna platform X berulang kali memicu chatbot tersebut untuk mengubah foto asli perempuan dan anak-anak menjadi gambar seksual tanpa persetujuan mereka.
Bersamaan dengan surat Warren, sebuah gugatan class action juga diajukan terhadap xAI, menuduh Grok menghasilkan konten seksual dari gambar asli para penggugat saat mereka masih di bawah umur.
Pergeseran Vendor di Pentagon
Keputusan Pentagon untuk merangkul xAI terjadi setelah dinamika rumit dengan pemain AI lainnya. Melansir data dari Axios, DoD baru-baru ini melabeli Anthropic sebagai risiko supply chain setelah perusahaan tersebut menolak memberikan akses tanpa batas bagi militer ke sistem AI mereka.
Di tengah konflik tersebut, DoD menandatangani kesepakatan dengan OpenAI dan xAI untuk menggunakan sistem mereka dalam jaringan rahasia. Seorang pejabat senior Pentagon mengonfirmasi bahwa Grok telah di-onboard untuk lingkungan rahasia, meskipun saat ini belum mulai digunakan secara aktif.
Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, menyatakan bahwa departemen tersebut berharap dapat segera meluncurkan Grok ke platform AI resmi mereka, GenAI.mil. Platform ini merupakan ekosistem Cloud Computing pemerintah yang aman, dirancang untuk membantu tugas-tugas non-klasifikasi seperti riset, penyusunan dokumen, dan data analysis menggunakan LLM.
Dampak bagi Indonesia
Langkah Pentagon dalam mengintegrasikan Generative AI ke dalam sistem pertahanan memberikan pelajaran krusial bagi kedaulatan digital Indonesia. Saat ini, harga langganan Grok melalui X Premium di Indonesia berkisar antara Rp125.000 hingga Rp187.000 per bulan. Namun, untuk penggunaan level pemerintahan, keamanan data menjadi harga yang jauh lebih mahal.
Bagi Indonesia, isu ini mempertegas urgensi penguatan regulasi Cybersecurity dan etika AI, terutama dalam penggunaan AI Agent atau chatbot di instansi strategis seperti TNI atau Polri. Jika AS yang merupakan markas besar xAI saja masih memperdebatkan kebocoran data (terlebih dengan kasus data Social Security yang sempat bocor di lingkungan departemen Musk), maka Indonesia perlu lebih waspada dalam mengadopsi teknologi asing untuk infrastruktur kritis, sesuai dengan amanat UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.
Ad space available
Ditulis oleh
Tim Rekayasa AI
Kontributor Rekayasa AI yang passionate tentang teknologi AI dan dampaknya di Indonesia.


