Senat AS Incar Tagihan Listrik Data Center demi Transparansi Energi AI

WASHINGTON D.C., (26 MARET 2026)

Melansir laporan dari TechCrunch, dua Senator Amerika Serikat baru saja meluncurkan langkah agresif untuk mengawasi sektor Data Center dan penggunaan energinya yang kian masif. Senator Josh Hawley dan Elizabeth Warren mengirimkan surat resmi kepada Energy Information Administration (EIA) untuk meminta pengumpulan detail penggunaan listrik dari pengelola Data Center serta dampaknya terhadap Grid (jaringan listrik) nasional.

Para senator mendesak EIA untuk "menetapkan persyaratan pelaporan tahunan wajib bagi Data Center dan beban besar lainnya," tulis mereka dalam surat tersebut. Mengingat pertumbuhan permintaan listrik yang mulai melonjak setelah bertahun-tahun stagnan, kurangnya data standar mengenai konsumsi energi beban besar dianggap menimbulkan risiko signifikan terhadap perencanaan dan pengawasan Grid secara efektif.

Langkah ini menyusul manuver politik lainnya yang mencoba memperketat regulasi. Sebelumnya, Senator Bernie Sanders dan Perwakilan Alexandria Ocasio-Cortez mengusulkan legislasi untuk menghentikan pembangunan Data Center baru hingga Kongres mencapai kesepakatan tentang cara meregulasi AI.

Lonjakan Konsumsi Energi dan Peran EIA

Penggunaan energi oleh Data Center telah meledak dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, Data Center milik Google dilaporkan menggandakan konsumsi listrik mereka antara tahun 2020 hingga 2024. Tren ini diperkirakan tidak akan berubah dalam waktu dekat; pada tahun 2035, rencana pembangunan Data Center baru diprediksi akan meningkatkan permintaan energi sektor ini hingga hampir tiga kali lipat.

EIA, lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data sistem energi di AS, kini diminta untuk memberikan informasi yang lebih granular. Hawley dan Warren secara spesifik meminta EIA untuk membedakan konsumsi energi antara tugas komputasi AI dan layanan Cloud Computing umum.

Senator juga menginginkan data mendalam mengenai beban energi harian, tahunan, dan beban puncak (peak load), serta tarif yang dibayarkan perusahaan. Mereka juga menyoroti kebutuhan untuk mengetahui apakah pelanggan Data Center berpartisipasi dalam program demand response, di mana utilitas membayar pengguna besar untuk mengurangi penggunaan mereka pada periode tertentu demi menjaga stabilitas jaringan.

Administrator EIA, Tristan Abbey, sebelumnya menyatakan pada Desember lalu bahwa lembaga tersebut akan menjadi "pemain esensial" dalam mengumpulkan data terkait permintaan energi dari Data Center. Meskipun proses survei baru biasanya memakan waktu dua tahun, terdapat otoritas tertentu yang memungkinkan pengumpulan data lebih cepat untuk kebutuhan yang mendesak.

Dampak bagi Indonesia

Indonesia saat ini tengah gencar memposisikan diri sebagai hub Data Center regional dengan pertumbuhan kapasitas yang signifikan di wilayah Cikarang dan Batam. Langkah senat AS ini memberikan sinyal bagi regulator di tanah air, seperti Kementerian ESDM dan PLN, untuk mulai memperketat audit energi pada fasilitas komputasi skala besar.

Dengan tarif listrik industri (golongan I-3/I-4) yang berada di kisaran Rp 1.114 hingga Rp 1.115 per kWh, lonjakan permintaan dari Data Center berbasis AI yang menggunakan ribuan GPU intensif dapat memberikan tekanan pada sistem kelistrikan nasional. Jika Indonesia mengadopsi transparansi serupa, perusahaan penyedia layanan Cloud Computing dan pengelola Data Center lokal harus lebih terbuka mengenai efisiensi penggunaan daya mereka (Power Usage Effectiveness/PUE) guna memastikan bahwa industrialisasi digital tidak mengganggu ketahanan energi masyarakat luas.

Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.