Kalah di Pengadilan, Upaya Pentagon Boikot Anthropic Berujung Bumerang

SAN FRANCISCO, (30 Maret 2026)

Melansir laporan dari MIT Technology Review, seorang hakim di California pada Kamis lalu secara resmi menghentikan langkah Pentagon yang ingin melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan. Keputusan ini mencegah lembaga pemerintah untuk berhenti menggunakan layanan AI dari perusahaan tersebut, setidaknya untuk sementara waktu.

Perselisihan ini bermula dari langkah drastis pemerintah AS yang cenderung mengutamakan narasi di media sosial dibandingkan jalur hukum formal. Hakim Rita Lin dalam opini setebal 43 halaman menyatakan bahwa pemerintah mengabaikan proses yang ada dan justru memicu "perang budaya" yang tidak perlu.

Pola "Tweet Dulu, Pengacara Belakangan"

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pemerintah AS telah menggunakan Claude (LLM milik Anthropic) sepanjang tahun 2025 tanpa keluhan. Namun, situasi memanas ketika pemerintah mencoba melakukan kontrak langsung dengan Anthropic. Perselisihan ini memuncak saat Presiden Trump, melalui unggahan di Truth Social pada 27 Februari, menyebut Anthropic diisi oleh kelompok radikal kiri dan memerintahkan seluruh agen federal berhenti menggunakannya.

Langkah ini disusul oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyatakan akan melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan. Namun, hakim menemukan bahwa Hegseth tidak melengkapi prosedur administratif yang diwajibkan. Pemerintah menuduh Anthropic dapat menerapkan "kill switch" pada sistem mereka, namun pengacara pemerintah kemudian mengakui di persidangan bahwa mereka tidak memiliki bukti atas klaim tersebut.

Hakim Lin menyimpulkan bahwa Anthropic memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim pelanggaran hak Amandemen Pertama. Pemerintah dianggap berupaya menghukum Anthropic karena "ideologi" dan "retorika" perusahaan, bukan karena ancaman keamanan yang nyata.

Implikasi Strategis

Meski Anthropic memenangkan putusan sementara ini, pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding. Di sisi lain, Anthropic juga memiliki kasus kedua di Washington D.C. dengan tuntutan serupa.

Ironisnya, di tengah upaya pemboikotan ini, AI milik Anthropic dianggap sangat krusial bagi operasional pemerintah. Bahkan Presiden Trump sempat menyatakan bahwa Pentagon memerlukan waktu setidaknya enam bulan untuk bisa benar-benar berhenti menggunakan layanan dari Anthropic.

Dampak bagi Indonesia

Ketegangan antara pemerintah AS dan pengembang AI besar seperti Anthropic memberikan dampak tidak langsung bagi ekosistem teknologi di Indonesia:

1. Ketidakpastian Layanan: Anthropic (Claude) adalah salah satu kompetitor utama OpenAI yang banyak digunakan oleh developer dan korporasi di Indonesia melalui platform seperti AWS Bedrock atau GCP. Jika posisi Anthropic di AS goyah, perusahaan di Indonesia perlu mempertimbangkan strategi multi-model untuk mitigasi risiko operasional.
2. Kedaulatan Data & AI: Kasus ini memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan LLM lokal atau infrastruktur Data Center yang mandiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika politik di Amerika Serikat.
3. Harga Layanan: Jika Anthropic kehilangan kontrak militer besar di AS, ada kemungkinan mereka akan melakukan penyesuaian model bisnis atau struktur harga API (Application Programming Interface) di pasar internasional, termasuk Asia Tenggara, untuk menutupi celah pendapatan.

---

Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.