Pekerja Teknologi Desak Pentagon Cabut Label Risiko Rantai Pasok Anthropic

WASHINGTON, (2 Maret 2026)

Mengutip laporan dari TechCrunch, ratusan pekerja teknologi telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DOD) untuk menarik kembali penetapan Anthropic sebagai supply chain risk. Melansir data dari dokumen tersebut, para penandatangan juga menyerukan kepada Kongres untuk memeriksa apakah otoritas luar biasa ini pantas digunakan terhadap perusahaan teknologi domestik.

Surat terbuka ini mencakup tanda tangan dari karyawan di firma teknologi dan Venture Capital terkemuka, termasuk OpenAI, Slack, IBM, Cursor, hingga Salesforce Ventures. Aksi ini merupakan respons atas perselisihan tajam antara Pentagon dan Anthropic setelah laboratorium AI tersebut menolak memberikan akses tidak terbatas ke sistem AI mereka kepada militer minggu lalu.

Titik Temu yang Gagal

Anthropic menetapkan dua red lines atau batasan tegas dalam negosiasinya dengan Pentagon: mereka tidak ingin teknologinya digunakan untuk mass surveillance terhadap warga Amerika atau sebagai otak dari autonomous weapons yang dapat menargetkan dan menembak tanpa campur tangan manusia (human in the loop).

Meski DOD mengklaim tidak memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut, pihak militer bersikeras bahwa mereka tidak boleh dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh vendor. Sebagai balasan atas ketegasan CEO Anthropic, Dario Amodei, Presiden Donald Trump mengarahkan lembaga federal untuk menghentikan penggunaan teknologi Anthropic setelah masa transisi enam bulan.

Hegseth, Sekretaris Perang, secara agresif menetapkan Anthropic sebagai supply chain risk—sebuah label yang biasanya dicadangkan untuk musuh asing. Status ini secara efektif memasukkan Anthropic ke dalam daftar hitam bagi perusahaan mana pun yang menjalankan bisnis dengan Pentagon.

Ancaman bagi Inovasi Amerika

Banyak pihak di industri melihat perlakuan pemerintah terhadap Anthropic sebagai bentuk retaliasi yang keras. "Menghukum perusahaan Amerika karena menolak perubahan kontrak mengirimkan pesan berbahaya kepada setiap perusahaan teknologi: terima apa pun syarat yang diminta pemerintah, atau hadapi balas dendam," tulis surat terbuka tersebut.

Boaz Barak, seorang peneliti di OpenAI, menyatakan melalui media sosial bahwa memblokir pemerintah dari penggunaan AI untuk pengawasan massal adalah batasan pribadinya juga. Sementara itu, OpenAI baru saja mencapai kesepakatan dengan DOD untuk menyebarkan model mereka di lingkungan klasifikasi militer, dengan klaim memiliki batasan etika yang serupa dengan Anthropic.

Dampak bagi Indonesia

Situasi ini memberikan dampak tidak langsung namun signifikan bagi ekosistem teknologi di Indonesia:

1. Akses Teknologi: Jika Anthropic benar-benar dikucilkan dari infrastruktur Cloud Computing utama (seperti AWS atau Google Cloud yang juga bermitra dengan militer AS), pengembang di Indonesia yang menggunakan model Claude AI melalui API mungkin akan menghadapi ketidakpastian layanan atau perubahan kebijakan privasi.
2. Kedaulatan Data dan AI: Kasus ini menjadi studi penting bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan regulasi AI nasional. Kebutuhan untuk menyeimbangkan antara keamanan nasional dan etika penggunaan AI (terutama terkait mass surveillance) kini menjadi topik yang mendesak.
3. Sentimen Pasar: Ketegangan antara raksasa teknologi dan pemerintah AS dapat memicu volatilitas saham teknologi global yang berdampak pada portofolio investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya pada reksa dana berbasis teknologi global.

---

Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.