Parlemen Eropa Blokir Fitur AI di Perangkat Anggota demi Keamanan Data

BRUSSELS, (17 FEBRUARI 2026)

Mengutip laporan dari TechCrunch dan Politico, Parlemen Eropa dilaporkan telah memblokir anggotanya untuk menggunakan fitur AI bawaan pada perangkat kerja mereka. Langkah tegas ini diambil setelah departemen IT parlemen mengidentifikasi adanya risiko Cybersecurity dan privasi terkait pengunggahan korespondensi rahasia ke server Cloud.

Dalam email internal yang bocor, departemen IT parlemen menyatakan bahwa mereka tidak dapat menjamin keamanan data yang diunggah ke server perusahaan AI. Sejauh mana informasi tersebut dibagikan kepada pihak ketiga masih dalam proses penilaian. "Demi keamanan, fitur-fitur tersebut dianggap lebih aman jika dinonaktifkan sepenuhnya," tulis pernyataan tersebut.

Risiko Akses Otoritas Asing

Penggunaan layanan AI populer seperti Claude dari Anthropic, Microsoft Copilot, dan ChatGPT dari OpenAI mengharuskan data dikirim ke server yang sebagian besar berlokasi di Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar karena hukum AS memungkinkan otoritas setempat memaksa perusahaan teknologi untuk menyerahkan data pengguna mereka.

Selain risiko hukum, LLM (Large Language Models) umumnya menggunakan informasi yang diunggah pengguna untuk melatih dan meningkatkan model mereka. Hal ini meningkatkan probabilitas informasi sensitif yang diunggah oleh satu individu dapat muncul atau dibagikan kepada pengguna lain melalui mekanisme Generative AI.

Eropa saat ini memiliki aturan perlindungan data terkuat di dunia melalui GDPR. Namun, langkah parlemen untuk membatasi akses AI ini mencerminkan keraguan yang mendalam terhadap ketergantungan pada raksasa teknologi AS, terutama di bawah kebijakan administrasi Trump yang dianggap tidak dapat diprediksi.

Langkah pemblokiran ini juga dipicu oleh laporan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah mengirimkan ratusan subpoena kepada perusahaan media sosial dan teknologi untuk mengungkap identitas individu yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Google, Meta, dan Reddit dilaporkan mematuhi beberapa permintaan tersebut meskipun tanpa perintah pengadilan yang sah.

Dampak bagi Indonesia

Kebijakan tegas Parlemen Eropa ini memberikan alarm bagi kedaulatan data di Indonesia, terutama bagi instansi pemerintah dan sektor krusial.

1. Regulasi Penggunaan AI di Birokrasi: Pemerintah Indonesia melalui Kominfo mungkin perlu mempercepat aturan spesifik mengenai penggunaan Generative AI di lingkungan pemerintahan. Mengingat data strategis negara dapat bocor jika pejabat menggunakan chatbot publik untuk menyusun draf kebijakan atau ringkasan dokumen rahasia.
2. Kebutuhan Local Data Center: Ketergantungan pada server luar negeri meningkatkan risiko intervensi hukum asing. Hal ini akan mendorong permintaan terhadap infrastruktur Data Center lokal dan pengembangan Private LLM yang berjalan secara on-premise di dalam negeri.
3. Biaya Keamanan Data: Bagi korporasi di Indonesia, beralih dari layanan AI publik ke versi Enterprise yang lebih aman membutuhkan biaya tambahan. Sebagai catatan, langganan ChatGPT Plus atau Microsoft Copilot Pro saat ini berkisar antara Rp320.000 hingga Rp350.000 per bulan per pengguna, namun versi Enterprise dengan jaminan privasi data biasanya memerlukan kontrak khusus dengan biaya yang jauh lebih tinggi.

Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.