Palantir Rilis Manifesto 22 Poin: Kritik Terhadap Inklusivitas dan Budaya 'Regresif'

SAN FRANCISCO, (19 April 2026)

Perusahaan pengawasan dan analisis data, Palantir, baru-baru ini mengunggah apa yang mereka sebut sebagai ringkasan "singkat" 22 poin dari buku CEO Alexander Karp, "The Technological Republic". Mengutip laporan dari TechCrunch yang ditulis oleh Anthony Ha, langkah ini mempertegas posisi ideologis perusahaan yang kian kontroversial.

Melansir data dari unggahan resmi tersebut, buku yang ditulis oleh Karp bersama kepala urusan korporat Palantir, Nicholas Zamiska, merupakan artikulasi teori di balik operasional perusahaan. Palantir belakangan ini berada di bawah pengawasan ketat karena kerja samanya dengan Immigrations and Customs Enforcement (ICE) dan klaimnya sebagai pelindung "Barat".

Pergeseran Moral di Silicon Valley

Dalam manifestonya, Palantir menyatakan bahwa Silicon Valley memiliki hutang moral kepada negara yang memungkinkan kebangkitannya. Perusahaan menekankan bahwa layanan seperti "email gratis" tidaklah cukup bagi kemajuan peradaban. Palantir berpendapat bahwa kemunduran suatu budaya hanya akan dimaafkan jika budaya tersebut mampu memberikan pertumbuhan ekonomi dan keamanan bagi publik.

Postingan tersebut menyentuh berbagai topik luas, mulai dari kritik terhadap budaya yang meremehkan minat Elon Musk pada narasi besar, hingga perdebatan mengenai penggunaan AI oleh militer. Palantir menegaskan bahwa pertanyaannya bukanlah apakah senjata berbasis AI akan dibuat, melainkan siapa yang akan membangunnya dan untuk tujuan apa.

"Lawan kita tidak akan berhenti untuk berdebat tentang manfaat pengembangan teknologi dengan aplikasi militer dan keamanan nasional yang kritis. Mereka akan terus maju," tulis Palantir dalam ringkasan tersebut. Perusahaan juga menyatakan bahwa era atom akan segera berakhir, digantikan oleh era pencegahan baru yang dibangun di atas fondasi AI.

Kritik Terhadap Pluralisme dan Budaya

Bagian yang paling tajam dari manifesto ini adalah penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "godaan dangkal dari pluralisme yang kosong". Palantir berargumen bahwa pengabdian buta pada pluralisme dan inklusivitas mengabaikan fakta bahwa budaya tertentu telah menghasilkan keajaiban, sementara yang lain terbukti menengah, bahkan regresif dan berbahaya.

Eliot Higgins, CEO dari situs investigasi Bellingcat, mengomentari bahwa pernyataan publik semacam ini sangat tidak biasa bagi sebuah perusahaan. Higgins berpendapat bahwa poin-poin ini bukan sekadar filosofi ruang hampa, melainkan ideologi publik dari perusahaan yang pendapatannya sangat bergantung pada kebijakan politik yang mereka advokasi, terutama dalam sektor pertahanan, intelijen, dan Cybersecurity.

Dampak bagi Indonesia

Secara geopolitik, sikap tegas Palantir yang berpihak pada kepentingan "Barat" memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia yang menganut prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Penggunaan platform analisis data besar (Big Data) dari perusahaan dengan ideologi yang sangat spesifik dapat memicu diskusi mengenai kedaulatan data nasional.

Di pasar lokal, nilai industri Cybersecurity dan analisis data di Indonesia terus tumbuh dengan estimasi mencapai puluhan triliun Rupiah (IDR) pada tahun 2026. Jika instansi pemerintah Indonesia mempertimbangkan solusi dari vendor seperti Palantir, faktor keselarasan ideologi dan potensi pengawasan lintas batas (surveillance) akan menjadi pertimbangan krusial bagi para pembuat kebijakan. Selain itu, dorongan Palantir terhadap militerisasi AI kemungkinan akan mempercepat adopsi teknologi serupa di kawasan Asia Tenggara guna menjaga keseimbangan kekuatan.

--- Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.