Advertisement

Ad space available

Berita AI

Oracle Tolak Negosiasi Pesangon Karyawan PHK, Saham Jutaan Dolar Hangus

Ribuan mantan karyawan Oracle mencoba menegosiasikan paket pesangon yang lebih baik setelah PHK massal, namun perusahaan menolak mentah-mentah. Banyak pekerja kehilangan kompensasi RSU dalam jumlah besar akibat klasifikasi status kerja yang kontroversial.

Tim Rekayasa AI
Penulis
9 Mei 2026
4 min read
#Oracle#Layoffs#Cloud Computing#Enterprise#RSU
Oracle Tolak Negosiasi Pesangon Karyawan PHK, Saham Jutaan Dolar Hangus

Oracle Tolak Negosiasi Pesangon Karyawan PHK, Saham Jutaan Dolar Hangus

SAN FRANCISCO, (9 Mei 2026)

Key Takeaway
  • Oracle menolak negosiasi paket pesangon dari sekitar 20.000 hingga 30.000 karyawan yang terkena PHK massal pada Maret lalu.
  • Perusahaan memanfaatkan klasifikasi remote workers untuk menghindari aturan WARN Act yang mewajibkan pemberitahuan dua bulan sebelum pemecatan.
  • Banyak karyawan kehilangan RSU yang belum vesting, termasuk staf senior yang kehilangan potensi pendapatan hingga jutaan dolar.

Melansir laporan dari TechCrunch yang disusun oleh jurnalis Julie Bort, raksasa teknologi Oracle dilaporkan menolak upaya negosiasi paket pesangon yang diajukan oleh ribuan karyawannya yang terdampak PHK. Sebelumnya, Oracle telah memangkas sekitar 20.000 hingga 30.000 staf melalui email pada 31 Maret 2026.

Para mantan pekerja tersebut mencoba mendorong perusahaan untuk memberikan kompensasi yang setara dengan standar industri di sektor Enterprise dan Cloud Computing. Namun, Oracle bersikeras pada penawaran awal yang dianggap minimalis oleh banyak pihak. Paket tersebut mencakup empat minggu gaji untuk tahun pertama, ditambah satu minggu tambahan untuk setiap tahun masa kerja, dengan batas maksimal 26 minggu.

Celah Hukum dan Kehilangan Saham

Salah satu poin paling krusial dalam konflik ini adalah klasifikasi karyawan sebagai remote workers. Mengutip data dari laporan tersebut, Oracle mengklaim bahwa banyak karyawan tidak berhak mendapatkan perlindungan di bawah WARN Act. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang melakukan PHK massal untuk memberikan pemberitahuan 60 hari sebelumnya jika terdapat 50 orang atau lebih yang terdampak di satu lokasi fisik.

Dengan mengklasifikasikan staf sebagai pekerja jarak jauh, Oracle berhasil menghindari persyaratan lokasi tersebut. Ironisnya, beberapa karyawan mengaku tidak sadar mereka berstatus remote karena mereka bekerja dengan jadwal Hybrid dan berlokasi dekat dengan kantor fisik perusahaan.

Selain masalah pemberitahuan, kompensasi dalam bentuk Restricted Stock Units (RSU) juga menjadi sorotan. Oracle menolak untuk melakukan akselerasi vesting bagi saham yang belum jatuh tempo. Salah satu karyawan senior dilaporkan kehilangan RSU senilai $1 juta (sekitar Rp16,2 miliar) yang seharusnya vesting hanya dalam waktu empat bulan ke depan.

Perbandingan dengan Raksasa Teknologi Lain

Para karyawan mencoba membandingkan paket mereka dengan perusahaan teknologi lain yang juga melakukan PHK demi efisiensi operasional di era Generative AI. Sebagai perbandingan:

  • Meta: Memberikan 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu untuk setiap tahun masa kerja.
  • Microsoft: Menyediakan akselerasi vesting saham dan minimal delapan minggu gaji.
  • Cloudflare: Menawarkan pembayaran sekaligus setara gaji pokok hingga akhir tahun 2026 dan akselerasi RSU.

Oracle dilaporkan menolak semua petisi yang ditandatangani oleh setidaknya 90 orang dan menyatakan bahwa penawaran mereka bersifat final tanpa ruang negosiasi.

Dampak bagi Indonesia

Langkah Oracle ini memberikan sinyal penting bagi tenaga kerja di sektor teknologi Indonesia, terutama yang bekerja di perusahaan multinasional berbasis Cloud Computing dan Enterprise software. Di Indonesia, Oracle memiliki kehadiran yang signifikan dalam mendukung infrastruktur digital perbankan dan pemerintahan.

Secara hukum, pekerja di Indonesia dilindungi oleh UU Cipta Kerja terkait perhitungan pesangon yang lebih rigid dibandingkan sistem di Amerika Serikat. Namun, bagi talenta lokal yang bekerja dengan kontrak global atau status remote untuk kantor pusat di AS, klasifikasi status kerja seperti yang terjadi di kasus ini bisa menjadi risiko besar.

Nilai RSU yang hangus jika dikonversi ke Rupiah mencapai angka miliaran, yang seharusnya bisa menjadi modal jaring pengaman sosial bagi para profesional TI jika mereka terdampak efisiensi akibat adopsi AI Agent dan otomatisasi di masa depan.


Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.

Advertisement

Ad space available

✍️

Ditulis oleh

Tim Rekayasa AI

Kontributor Rekayasa AI yang passionate tentang teknologi AI dan dampaknya di Indonesia.

Bagikan:𝕏fin