Kontroversi Anthropic vs Pentagon: Akankah Startup AI Jauhi Sektor Pertahanan?

WASHINGTON D.C., (9 Maret 2026)

Melansir laporan dari TechCrunch, ketegangan antara Pentagon dan startup AI terkemuka, Anthropic, telah mencapai titik kritis. Dalam kurun waktu satu minggu, negosiasi mengenai penggunaan teknologi Claude oleh Departemen Pertahanan AS (DoD) gagal, yang berujung pada penetapan Anthropic sebagai risiko supply-chain oleh administrasi Trump.

Anthropic menyatakan akan melawan penetapan tersebut di pengadilan. Di sisi lain, OpenAI dengan cepat mengumumkan kesepakatan barunya dengan pemerintah, sebuah langkah yang memicu eksodus pengguna massal. Data menunjukkan bahwa uninstal ChatGPT melonjak hingga 295% setelah pengumuman tersebut, sementara Claude milik Anthropic justru naik ke puncak tangga lagu App Store karena dianggap lebih memegang teguh batasan etika.

Sorotan Terhadap Etika dan Kontrak Militer

Dalam episode terbaru podcast Equity dari TechCrunch, jurnalis Anthony Ha, Kirsten Korosec, dan Sean O'Kane membahas dampak fenomena ini terhadap startup lain yang mencoba masuk ke sektor pemerintahan. Isu utamanya bukan sekadar kerja sama dengan militer, melainkan bagaimana teknologi Generative AI dan LLM digunakan dalam misi yang berpotensi mematikan.

Sean O'Kane menyoroti bahwa situasi ini sangat tidak biasa karena melibatkan perusahaan dengan produk yang sangat dikenal publik. Berbeda dengan perusahaan otomotif seperti General Motors yang sudah lama memproduksi kendaraan pertahanan tanpa banyak pengawasan publik, teknologi AI dari Anthropic dan OpenAI memiliki "wajah" yang langsung berinteraksi dengan konsumen harian, sehingga pengawasan terhadap keterlibatan mereka dalam perang menjadi jauh lebih intens.

Namun, Kirsten Korosec berargumen bahwa ancaman terbesar bagi ekosistem startup adalah perilaku Pentagon yang mencoba mengubah ketentuan dalam kontrak yang sudah ada secara sepihak. "Kontrak di tingkat pemerintah biasanya memakan waktu sangat lama untuk diselesaikan. Fakta bahwa mereka mencoba mengubah persyaratan di tengah jalan adalah masalah besar yang seharusnya membuat startup mana pun ragu," ujarnya.

Dampak bagi Indonesia

Kontroversi ini memberikan pelajaran berharga bagi ekosistem teknologi di Indonesia, terutama di tengah dorongan modernisasi pertahanan yang melibatkan teknologi digital.

1. Kedaulatan Data dan AI: Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan, perlu memperketat regulasi terkait Cloud Computing dan penyimpanan data jika ingin mengadopsi LLM asing dalam sistem pertahanan nasional guna menghindari risiko supply-chain serupa.
2. Peluang Startup Lokal: Perselisihan vendor global dengan militer AS membuka peluang bagi pengembang lokal untuk menawarkan solusi AI yang lebih terkontrol dan sesuai dengan hukum Indonesia. Namun, startup lokal harus waspada terhadap klausul kontrak militer yang seringkali bersifat restriktif.
3. Sentimen Pengguna: Lonjakan uninstal ChatGPT di AS menunjukkan bahwa pengguna di Indonesia yang sangat peduli pada isu kemanusiaan dan etika teknologi mungkin akan melakukan langkah serupa jika perusahaan AI pilihan mereka terlibat dalam kontrak militer yang kontroversial. Saat ini, layanan ChatGPT Plus di Indonesia berkisar Rp315.000 per bulan, dan perusahaan harus menjaga kepercayaan basis pengguna berbayar ini.

Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.