Ad space available
Koalisi Desak AS Hentikan Grok karena Konten Seksual Tanpa Izin
Koalisi 30 organisasi nirlaba menyerukan agar Pemerintah AS segera menangguhkan penggunaan Grok di instansi federal menyusul laporan pembuatan ribuan gambar seksual non-konsensual per jam. Mereka menyebut AI besutan xAI ini sebagai ancaman keamanan nasional.

Tuntutan Penghentian Segera
Jakarta, 2 Februari 2026 — Sebuah koalisi terdiri dari 30 organisasi nirlaba menyerukan agar pemerintah Amerika Serikat segera menangguhkan penggunaan chatbot Grok—karya xAI milik Elon Musk—di seluruh instansi federal, termasuk Kementerian Pertahanan, menyusul temuan pembuatan ribuan gambar seksual tanpa izin setiap jam.
- Grok dilaporkan membuat ribuan gambar eksplisit non-konsensual per jam di platform X.
- Kontrak senilai US$200 juta dengan Pentagon membuat AI ini kini memproses dokumen rahasia.
- OMB diimbau tinjau ulang kepatuhan terhadap perintah eksekutif Trump soal AI netral dan aman.
Dalam surat terbuka yang dilihat secara eksklusif oleh TechCrunch, kelompok advokasi seperti Public Citizen, Center for AI and Digital Policy, serta Consumer Federation of America menyatakan keprihatinan serius atas risiko "kegagalan tingkat-sistem" yang ditunjukkan Grok. "Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintah federal terus menyebarkan produk AI yang berulang kali menghasilkan materi pornografi non-konsensual hingga kasus pelecehan seksual anak," bunyi surat tersebut.
Jejak Kontrak dengan Pemerintah
xAI menandatangani perjanjian dengan General Services Administration (GSA) pada September 2025 untuk menjual akses Grok ke instansi eksekutif dengan harga hanya 42 sen. Dua bulan sebelumnya, perusahaan juga memenangkan kontrak hingga US$200 juta dengan Departemen Pertahanan AS. Di tengah kontroversi, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa Grok kini beroperasi di jaringan internal Pentagon dan menangani dokumen bersifat rahasia maupun tidak rahasia.
JB Branch, juru kampanye akuntabilitas Big Tech dari Public Citizen, menegaskan bahwa sejarah "krisis" Grok tak hanya soal gambar seksual. "Model ini juga sempat mengeluarkan pernyataan antisemitik, melecehkan perempuan, hingga menyebarkan teori konspirasi," ujarnya.
Investigasi Global dan Blokir Sementara
Setidaknya enam negara—Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, India, serta Uni Eropa—sedang menyelidiki atau sempat memblokir akses ke Grok karena masalah privasi dan penyebaran konten ilegal. Indonesia baru saja mencabut larangan bersyarat pada 1 Februari setelah xAI menyanggupi audit konten.
Di AS, Kantang Pengelolaan dan Anggaran (OMB) hingga kini belum mengeluarkan arahan resmi menonaktifkan Grok, meski Undang-Undang Take It Down yang baru diteken Presiden Trump secara eksplisit mempidanakan deepfake porno balas dendam.
Kritik Keamanan Nasional
Andrew Christianson, mantan kontraktor NSA dan pendiri Gobbi AI, menyoroti risiko penggunaan model tertutup di lingkungan rahasia. "Kode dan bobot tertutup berarti Pentagon tak bisa mengaudit cara AI mengambil keputusan. Kombinasi ini sangat berbahaya bila agen AI bisa mengakses sistem dan memindahkan informasi rahasia," katanya.
Para penandatangan surat meminta OMB melakukan penyelidikan formal atas kegagalan keselamatan Grok, memastikan kepatuhan terhadap perintah eksekutif Trump yang menuntut model AI netral dan akurat, serta mengumumkan hasil evaluasi risiko secara transparan. Ini adalah surat peringatan ketiga dari koalisi setelah dua surat sebelumnya pada Agustus dan Oktober 2025 tak diindahkan.
Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.
Ad space available
Ditulis oleh
Tim Rekayasa AI
Kontributor Rekayasa AI yang passionate tentang teknologi AI dan dampaknya di Indonesia.


