Gubernur Maine Veto Moratorium Pembangunan Data Center

MAINE, (25 April 2026)

Mengutip laporan dari TechCrunch, Gubernur Maine Janet Mills telah memveto RUU yang akan menghentikan sementara izin untuk data center baru di negara bagian tersebut. Veto ini mengejutkan banyak pihak, mengingat semakin santernya penolakan publik terhadap data center di berbagai wilayah.

Melansir TechCrunch, RUU dengan kode L.D. 307 tersebut seharusnya memberlakukan moratorium statewide pertama di Amerika Serikat untuk data center baru, yang akan berlangsung hingga 1 November 2027. Selain itu, RUU tersebut juga menyerukan pembentukan dewan beranggotakan 13 orang untuk mempelajari dan membuat rekomendasi mengenai konstruksi data center. Beberapa negara bagian lain, termasuk New York, juga telah mempertimbangkan moratorium serupa di tengah meningkatnya perdebatan publik mengenai AI infrastructure dan dampaknya.

Dalam surat kepada legislatif negara bagian, Mills, seorang Demokrat yang saat ini mencalonkan diri sebagai Senat AS, menyatakan bahwa penghentian pembangunan data center baru akan "sesuai mengingat dampak data center besar di negara bagian lain terhadap lingkungan dan tarif electricity rates". Ia juga menambahkan bahwa dirinya "akan menandatangani RUU ini" jika menyertakan pengecualian untuk proyek data center di Kota Jay, yang menurutnya "mendapat dukungan kuat dari komunitas tuan rumah dan wilayahnya."

Melanie Sachs, perwakilan negara bagian Demokrat yang menjadi sponsor RUU tersebut, mengatakan bahwa veto Mills "menimbulkan konsekuensi potensial yang signifikan bagi semua pembayar tarif, electric grid kami, lingkungan kami, dan masa depan energi bersama kami."

Dampak bagi Indonesia

Keputusan Gubernur Maine ini mencerminkan dilema yang juga mulai relevan di Indonesia: antara kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan digital economy dan AI infrastructure dengan potensi dampak negatif data center terhadap konsumsi energi dan lingkungan. Indonesia sendiri sedang mengalami peningkatan pesat dalam pembangunan data center, didorong oleh adopsi Cloud Computing, Machine Learning, dan Generative AI yang terus berkembang.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta PLN, terus mendorong investasi di sektor data center untuk mendukung kedaulatan data dan ekonomi digital. Namun, peningkatan kebutuhan listrik oleh data center raksasa dapat menimbulkan tekanan pada pasokan energi nasional, khususnya di kota-kota besar. Tarif dasar listrik di Indonesia yang dikelola PLN bisa saja terpengaruh dalam jangka panjang jika permintaan industri, termasuk data center, terus melonjak tanpa diimbangi pengembangan sumber energi terbarukan atau regulasi efisiensi yang ketat.

Meskipun belum ada usulan moratorium serupa di Indonesia, diskusi mengenai efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan untuk data center, dan regulasi penataan infrastruktur digital akan semakin penting. Investor dan pengembang data center di Indonesia diharapkan untuk mempertimbangkan praktik berkelanjutan dan teknologi hemat energi guna meminimalkan jejak karbon dan menjaga stabilitas electric grid.

Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.