Anthropic Lawan Balik Pentagon: Sebut Tuduhan Risiko Keamanan Salah Kaprah

SAN FRANCISCO, (20 Maret 2026)

Melansir laporan dari TechCrunch, Anthropic telah menyerahkan dua pernyataan di bawah sumpah ke pengadilan federal California pada Jumat sore waktu setempat. Dokumen ini bertujuan untuk menyanggah pernyataan Pentagon yang menyebut bahwa perusahaan Generative AI tersebut menimbulkan "risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional."

Anthropic berpendapat bahwa kasus yang diajukan pemerintah Amerika Serikat didasarkan pada kesalahpahaman teknis dan klaim yang tidak pernah dimunculkan selama berbulan-bulan negosiasi. Perselisihan ini bermula pada akhir Februari 2026, ketika Presiden Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara terbuka menyatakan pemutusan hubungan dengan Anthropic setelah perusahaan menolak penggunaan militer tanpa batas atas teknologi AI mereka.

Bukti Kontradiktif dari Internal Pentagon

Salah satu poin krusial dalam pernyataan Sarah Heck, Head of Policy Anthropic, adalah pengungkapan email dari Under Secretary Emil Michael pada 4 Maret. Dalam email tersebut, Michael menyatakan bahwa kedua pihak "sangat dekat" untuk mencapai kesepakatan terkait senjata otonom dan pengawasan massal—dua isu yang kini diklaim Pentagon sebagai alasan utama penetapan risiko keamanan nasional.

Heck juga membantah tuduhan bahwa Anthropic menuntut peran persetujuan atas operasi militer. "Tidak pernah sekalipun selama negosiasi saya atau karyawan Anthropic lainnya menyatakan bahwa perusahaan menginginkan peran seperti itu," tulis Heck dalam deklarasinya.

Sanggahan Teknis: Tidak Ada 'Remote Kill Switch'

Thiyagu Ramasamy, Head of Public Sector Anthropic yang juga mantan veteran Amazon Web Services, memberikan penjelasan teknis untuk mematahkan kekhawatiran pemerintah. Ia menjelaskan bahwa setelah model Claude dideploy di dalam sistem air-gapped yang diamankan pemerintah, Anthropic tidak memiliki akses lagi ke sistem tersebut.

"Tidak ada remote kill switch, tidak ada backdoor, dan tidak ada mekanisme untuk mendorong pembaruan tanpa izin," tegas Ramasamy. Ia menambahkan bahwa Anthropic bahkan tidak dapat melihat apa yang diketik oleh pengguna pemerintah ke dalam sistem, sehingga klaim mengenai "veto operasional" oleh perusahaan adalah fiksi belaka.

Dampak bagi Indonesia

Kasus ini memberikan preseden penting bagi lanskap teknologi di Indonesia, terutama terkait kedaulatan data dan ketergantungan pada penyedia AI global:

1. Regulasi AI Nasional: Ketegangan antara standar AI Safety perusahaan swasta dan kebutuhan pertahanan negara dapat menjadi referensi bagi BSSN dan Kemenkominfo dalam merumuskan aturan main Generative AI untuk sektor strategis di Indonesia.
2. Ketergantungan Cloud: Mengingat banyak perusahaan Indonesia menggunakan Claude melalui layanan Cloud Computing global, ketidakpastian hukum ini memperkuat urgensi pengembangan LLM lokal atau penggunaan infrastruktur yang lebih netral.
3. Standar Keamanan: Jika standar keamanan militer AS mempermasalahkan foreign nationals dalam tim pengembangan AI, Indonesia mungkin perlu memperketat security clearance bagi vendor teknologi asing yang menangani data sensitif negara.

Artikel ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. Join Komunitas Rekayasa AI di Discord untuk diskusi lebih lanjut.